Mglobalpost
Mediaglobalpost.com (Indramayu) — Kabupaten Indramayu masih kekurangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis.
Hingga awal Agustus 2025, dari total kebutuhan 134 titik dapur, baru 14 SPPG yang aktif, sementara puluhan lainnya masih menunggu pencairan anggaran atau berada di tahap persiapan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariatan Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara mengatakan pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan daerah menyiapkan mekanisme terstruktur untuk menjalankan program makan bergizi gratis.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kalau tidak ada koordinasi yang rapi, target penerima manfaat bisa meleset dan pelaksanaannya tidak efisien. Karena itu Satgas harus segera terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas,” kata Deden, Senin (11/8/2025).
Menurut Deden, kehadiran Satgas akan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan BGN. Sinergi ini diharapkan mempercepat pendistribusian makanan bergizi kepada kelompok sasaran, baik anak sekolah maupun masyarakat rentan lainnya.
Ia menambahkan, efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Program makan bergizi gratis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, mencakup peserta didik di berbagai jenjang serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kebijakan ini menjadi salah satu program strategis nasional untuk membentuk generasi emas Indonesia 2045.
Perwakilan BGN di Kabupaten Indramayu, Ayu Nabila, menjelaskan, jumlah penerima manfaat di daerah ini diperkirakan mencapai 33.500 orang.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setidaknya diperlukan 134 dapur yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, capaian saat ini baru sekitar 10% “Sekarang sudah ada 14 SPPG yang beroperasi. Sebanyak 15 SPPG lagi menunggu pencairan dana operasional, dan antara 80 sampai 90 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyiapan sarana, peralatan, dan tenaga pelaksana,” ujar Ayu.
Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam percepatan program adalah memastikan kesiapan logistik dan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan. Menurutnya, dapur yang sudah aktif pun perlu mendapatkan suplai bahan pangan konsisten, serta dukungan distribusi tepat waktu.
BGN bersama Pemkab Indramayu, lanjut Ayu, sedang menyiapkan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan akuntabel.
Setiap dapur akan memiliki standar operasional, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi makanan ke sasaran.
“Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada jumlah SPPG yang berdiri, tapi juga kualitas pelayanannya. Makanan yang diberikan harus sesuai kebutuhan gizi penerima, dan ada edukasi gizi yang menyertainya,” jelas Ayu.
Ayu Nabila optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan koordinasi yang intensif, Indramayu dapat mempercepat pembentukan SPPG dan menjalankan program secara berkelanjutan.
“Kami berharap tidak hanya angka kekurangan gizi yang turun, tapi juga kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan bergizi meningkat. Itu akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” tutupnya. (Rudi)
